Lima belas negara bagian, yang dipimpin oleh pejabat Partai Demokrat, telah mengajukan gugatan yang menantang revisi baru-baru ini terhadap rekomendasi vaksin federal yang dibuat oleh pemerintahan Trump. Pertikaian inti berpusat pada keputusan pemerintah untuk mengurangi jumlah imunisasi anak-anak yang direkomendasikan secara rutin dari usia 17 tahun menjadi 11 tahun, sebuah tindakan yang menurut para kritikus melemahkan kesehatan masyarakat.
Tantangan Hukum dan Terdakwa Utama
Gugatan tersebut, yang dipelopori oleh jaksa agung dari berbagai negara bagian dan gubernur Pennsylvania, berupaya untuk membatalkan perubahan kebijakan yang diterapkan pada bulan Januari. Ini secara khusus menargetkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (H.H.S.), Sekretaris Robert F. Kennedy Jr., Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (C.D.C.), dan penjabat direkturnya, Dr. Jay Bhattacharya.
Argumen hukum menyatakan bahwa tindakan ini merupakan pengabaian yang melanggar hukum terhadap konsensus ilmiah yang telah ditetapkan dan rekomendasi dari Komite Penasihat Federal untuk Praktik Imunisasi (ACIP). Gugatan tersebut juga menuduh bahwa pemerintah secara tidak tepat mengganti anggota ACIP yang memenuhi syarat dengan individu yang mungkin tidak mematuhi standar medis yang ketat.
Kekhawatiran Negara dan Implikasi Keuangan
Jaksa Agung Kalifornia Rob Bonta mengutarakan kekhawatiran negara-negara bagian tersebut pada konferensi pers: “Sekretaris H.H.S. RFK Jr. dan CDC-nya mengabaikan penelitian ilmiah selama puluhan tahun, mengabaikan para ahli medis yang kredibel, dan mengancam akan membebani sumber daya negara dan membuat anak-anak Amerika semakin sakit.” Bonta menekankan bahwa vaksin merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang terbukti, baik dalam menyelamatkan nyawa maupun mengurangi biaya perawatan kesehatan bagi negara.
Konteks dan Tren yang Lebih Luas
Gugatan ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara kebijakan federal dan prioritas kesehatan masyarakat di tingkat negara bagian. Revisi yang dilakukan pemerintahan Trump sejalan dengan tren skeptisisme yang lebih luas terhadap pedoman medis yang sudah ada, khususnya mengenai vaksin. Skeptisisme ini dipicu oleh kampanye misinformasi dan ketidakpercayaan terhadap lembaga ilmiah, sehingga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Negara-negara bagian yang terlibat dalam tuntutan tersebut berpendapat bahwa perubahan kebijakan ini akan memaksa mereka menanggung beban keuangan akibat wabah penyakit yang dapat dicegah dan membebani sistem layanan kesehatan mereka.
Tidak Ada Tanggapan Resmi
Hingga laporan ini diturunkan, pejabat dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan belum mengeluarkan komentar publik mengenai gugatan tersebut. Kasus ini diperkirakan akan diproses melalui pengadilan federal, dan berpotensi menjadi preseden perselisihan di masa depan antara otoritas federal dan negara bagian mengenai masalah kesehatan masyarakat.
Hasil gugatan ini akan menentukan apakah jadwal vaksin yang direvisi pemerintahan Trump akan tetap berlaku, sehingga berpotensi menentukan tingkat imunisasi dan hasil kesehatan masyarakat di tahun-tahun mendatang.
