Pemerintahan Partai Buruh sedang bersiap untuk mengumumkan perubahan dalam kebijakan energi Laut Utara, yang memungkinkan perluasan eksplorasi minyak dan gas berdasarkan interpretasi yang direvisi dari komitmen sebelumnya. Perubahan tersebut, yang akan diumumkan sebagai bagian dari Anggaran mendatang, akan fokus pada izin operasi pengeboran baru yang terkait dengan ladang minyak yang sudah ada – sebuah strategi yang pertama kali dibahas pada konferensi Partai Buruh pada bulan September lalu.
Relaksasi Larangan Eksplorasi
Inti dari Strategi Laut Utara yang baru berkisar pada penafsiran janji partai tersebut untuk menghentikan eksplorasi baru secara lebih bebas. Daripada melarang secara langsung, rencana tersebut kemungkinan besar akan mengizinkan proyek-proyek “tie-back”: operasi pengeboran yang terhubung dengan infrastruktur yang sudah ada. Pendekatan ini berupaya untuk menghindari larangan tersebut sambil tetap mengekstraksi sumber daya.
Langkah ini didorong oleh lobi yang intens dari industri minyak dan gas, yang berpendapat bahwa kebijakan yang ada saat ini – terutama pajak rejeki nomplok sebesar 78% – menghambat investasi. Para operator semakin banyak memindahkan modal ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih menguntungkan, sehingga menyebabkan penurunan tajam aktivitas di Laut Utara.
Dampak Pajak Rejeki nomplok
Retribusi Keuntungan Energi (EPL), yang juga dikenal sebagai pajak rejeki nomplok (windfall tax), merupakan titik tekanan penting lainnya. Industri ini menegaskan bahwa pajak tersebut tidak lagi dapat dibenarkan mengingat penurunan harga minyak mentah baru-baru ini setelah lonjakan harga akibat invasi Rusia ke Ukraina. Mereka mengusulkan mekanisme “cap and floor” yang akan menyesuaikan perpajakan berdasarkan kondisi pasar, memastikan stabilitas namun juga memungkinkan keuntungan yang lebih tinggi ketika harga kembali naik.
Robert Gordon University memperkirakan bahwa iklim saat ini menyebabkan sekitar 1.000 kehilangan pekerjaan per bulan di wilayah tersebut. Tanpa kelonggaran perpajakan, para pemimpin industri memperingatkan bahwa tunjangan “pengikat” tidak akan cukup untuk menghentikan penurunan tersebut.
Kritik Industri dan Seruan untuk Tindakan Lebih Lanjut
Russell Borthwick, CEO Kamar Dagang Aberdeen & Grampian, secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah Inggris di Laut Utara sebagai “sangat salah.” Dia menegaskan bahwa mempertahankan EPL bersamaan dengan revisi tunjangan pengeboran akan mempercepat hilangnya lapangan kerja dan mendorong perusahaan menjauh dari wilayah tersebut. Dia mendesak Rektor untuk memberi isyarat peralihan dari pajak pada tahun 2026 untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Langkah pemerintahan Partai Buruh ini mencerminkan penyesuaian pragmatis terhadap kebijakan energi di tengah tekanan ekonomi dan kekhawatiran industri. Kombinasi dari perluasan izin pengeboran dan potensi reformasi pajak bertujuan untuk menstabilkan investasi sambil tetap memungkinkan Inggris untuk memanfaatkan sumber daya Laut Utaranya. Namun, dampak jangka panjang terhadap tujuan iklim dan keberlanjutan masih menjadi pertanyaan utama.
