Pemerintahan Trump kembali menskors 14 pegawai Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) yang sebelumnya diberi cuti administratif setelah menulis surat kepada Kongres tentang dugaan kegagalan dalam tanggap bencana di bawah kepemimpinan Presiden. Pembalikan ini terjadi setelah pemberitahuan pemulihan awal dikirim minggu lalu, namun ditarik kembali setelah pemberitaan media.
Penangguhan Awal dan Surat kepada Kongres
Pada bulan Agustus, 14 karyawan FEMA diskors karena mengkritik cara pemerintah menangani bantuan bencana. Mereka mengirim surat ke Kongres untuk memperingatkan bahwa Presiden Trump telah melemahkan kemampuan badan tersebut untuk merespons bencana alam secara efektif. Surat tersebut dilaporkan menimbulkan kekhawatiran mengenai pengurangan staf dan perubahan kebijakan yang dapat melemahkan kesiapsiagaan bencana AS.
Pengembalian Singkat dan Pembalikan Selanjutnya
Pekan lalu, FEMA mengirimkan pemberitahuan yang memberi tahu para karyawan bahwa mereka akan diambil cuti administratif. Namun, pemberitahuan ini tiba-tiba dicabut setelah pejabat senior mengetahui pengangkatan kembali tersebut melalui laporan berita. Menurut juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Tricia McLaughlin, pemulihan tersebut dilakukan tanpa izin yang tepat dari pejabat politik yang mengawasi badan tersebut.
Intervensi Politik dan Tuduhan Perilaku “Nakal”.
Pemerintah telah menggambarkan upaya pemulihan awal sebagai “perilaku nakal” dari para birokrat yang bertindak di luar kewenangan mereka. McLaughlin menyatakan bahwa pemerintah “tidak akan mentolerir tindakan tidak sah atau birokrat yang sudah mengakar dalam menolak perubahan.” Kritikus, termasuk pengacara David Z. Seide dari Proyek Akuntabilitas Pemerintah, menuduh pemerintah sengaja menjadikan para pegawainya sebagai sasaran “whiplash” dan menargetkan siapa pun yang tidak sejalan dengan pejabat politik yang ditunjuk.
Implikasi dan Perselisihan yang Berkelanjutan
Kasus ini menyoroti konflik yang lebih luas antara pejabat karier dan kepemimpinan politik di FEMA. Tindakan pemerintah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah loyalitas politik lebih diprioritaskan dibandingkan keahlian dan kesiapsiagaan bencana yang efektif. Para karyawan yang terkena skorsing telah mengajukan pengaduan ke Kantor Penasihat Khusus AS, dengan alasan bahwa skorsing mereka merupakan tindakan balasan, namun pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur.
Pembalikan dan tuduhan yang berulang kali menunjukkan adanya upaya yang disengaja untuk menghukum perbedaan pendapat di dalam FEMA. Kasus ini menggarisbawahi potensi campur tangan politik dalam tanggap bencana, sebuah bidang kritis dimana independensi birokrasi sangat penting untuk keselamatan masyarakat.
